DEMOKRASI-POLITIK DAN DEMOKRASI-EKONOMI

Diambil dari internet…

***

Oleh Ir.Sukarno,

dalam Fikiran Ra’jat, tahun 1932

Apakah demokrasi itu? Demokrasi adalah “pemerintahan rakjat”.

Tjara pemerintahan ini memberi hak kepada semua rakjat untuk ikut

memerintah.

Tjara pemerintahan ini sekarang menjadi tjita-tjita semua

partaI-partai nasionalis di Indonesia. Tetapi dalam mentjita-tjitakan

faham dan tjara-pemerintahan demokrasi itu kaum Marhaen toch harus

berhati-hati. Artinja : djangan meniru sahadja “demokrasi-demokras i”

jang kini dipraktekkan dunia luaran.

Bagaimanakah prakteknja demokrasi didunia luaran itu?

Jang mebawa “demokrasi” mula-mula didunia Barat ialah

pemberontakan Perantjis,- kurang lebih 100 a 125 tahun jang lalu.

Sebelum ada pemberontakan Perantjis itu, tjara pemerintahan Eropah

adalah otokrasi: kekuasaan pemerintahan adalah didalam tangan satu

orang sahadja,jaitu ditangan Radja. Rakjat tak ikut bersuara. Rakjat

harus menurut sahadja. Radja mengaku dirinja wakil Allah di dunia ini.

Salah seorang radja jang demikian itu pernah ditanja oleh

salah seorang menterinja: ” Ratu, Apakah jang dinamakan staat itu?”

Radja menjawab :

” Staat adalah aku sendiri ! L’Etat, c’est moi !” Memang radja ini

adalah seorang otokrat jang tulen!

Didalam tjara pembentukan otokrasi itu,radja disokong oleh

dua golongan. Pertama: golongan kaum ningrat, kedua:Golongan kaum

penghulu agama. Kedua golongan ini menjadi bentengnja radja,

bentengnja otokrasi. Djadi: radja + kaum ningrat + kaum penghulu

agama adalah “gambarnja” kaum djempolan didalam masjarakat itu.

Masjarakat jang demikian itu dinamakan masjarakat F E O D A L .

Tetapi lambat laun timbullah suatu golongan baru, suatu kelas

baru, jang ingin mendapat kekuasaan pemerintahan. Golongan baru atau

kelas baru ini adalah kelasnja kaum burdjuis. Meraka punja perusahaan-

perusahaan, mereka punja perniagaan, mereka punja pertukangan, mulai

lahir dan timbul Untuk suburnja dan selamatnja mereka punja

perusahaan, perniagaan dan pertukangan itu, perlulah mereka mendapat

kekuasaan pemerintahan. Mereka sendirilah jang lebih tahu mana Undang-

undang, mana aturan-aturan, mana tjara pemerintahan jang paling baik

buat kepentingan mereka,- dan bukan radja, bukan kaum ningrat, bukan

kaum penghulu agama!

Tetapi kekuasaan masih ada ditangan radja,- dibentengi oleh

kaum niNgrat dan kaum penghulu agama!

” welnu”, kata kaum burdjuis, ” kekuasaan itu harus
direbut!”

tetapi buat merebut orang harus mempunjai kekuatan! Padahal kaum

burdjuis belum mempunyai kekuatan itu!

“Nah” kata kaum burdjuis sekali lagi, “kita memakai keKuatan

rakjat-djelata! “

Dan begitulah maka rakjat djelata itu oleh kaum burdjuis lalu

diadjak bergerak, diabui matanja, bahwa pergerakan itu ialah untuk

mendatangkan “kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan” ! ”

Liberte,fraternite, egalite”, adalah sembojannja tenaga burdjuis

memakai tenaga rakjat itu.

Rakjat menurut,- ja, rakjat berkelahi mati-matian! Apakah

sebabnja rakjat mau diajak bergerak? Sebabnja ialah bahwa nasibnja

rakjat dibawah pemerintahan otokrasi itu adalah nasib jang sengsara

sekali, dan bahwa rakjat itu masih kurang sadar jang ia hanja

mendjadi perkakas burdjuis sahadja.

Pergerakan menang! Radja runtuh, kaum ningrat runtuh, kaum

penghulu agama runtuh,- pendek kata: otokrasi runtuh,- diganti dengan

tjara pemerintahan baru jang dinamakan “demokrasi”. Dinegeri diadakan

parlemen, dan “rakjat boleh mengirim utusan ke-parlemen itu”

Tjara pemerintahan inilah jang kini dipakai oleh semua negeri

di Eropah Barat dan di Amerika.

Perantjis mempunjai parlemen, Inggeris mempunjai parlemen,

Belanda mempunjai parlemen, Amerika Utara mempunjai parlemen,- semua

negeri modern mempunjai parlemen. Disemua negeri modern itu

adalah “demokrasi”. .

* * *

Tetapi,.disemua negeri modern itu kapitalisme subur dan meradjalela!

Disemua negeri itu kaum proletar ditindas hidupnja.Disemua negeri

modern itu kini hidup miljunan kaum penganggur, upah dan nasib kaum

buruh adalah upah dan nasib kokoro,-disemua negeri modern itu rakjat

tidak selamat, bahkan sengsara sesengsara-sengsara nja.

Inikah hasilnja “demokrasi” jang dikeramatkan orang?

Amboi,-parlemen! Tiap-tiap kaum proletar kini dapat ikut

memilih wakil kedalam parlemen itu, tiap-tiap kaum proletar kini

bisa ” ikut memerintah”! Ja, tiap-tiap kaum proletar kini, kalau dia

mau, bisa memerintah”! Ja, tiap-tiap kaum proletar kini, kalau dia

mau, bisa mengusir minister, mendjatuhkan minister itu terpelanting

daripada kursinja. Teapi pada saat ia jang bisa menjadi “radja”

diparlemen itu, pada saat itu djuga ia bisa diusir dari paberik

dimana ia bisa bekerdja dengan upah kokoro,-dilemparkan diatas

djalan, mendjadi orang pengangguran

Inikah “demokrasi” jang dikeramatkan itu?

Dengarkanlah pidatonya Jean Jaures,- bukan komunis-,

mengeritik

” demokrasi” itu:

“Kamu, kaum burdjuis, kamu mendirikan republik, dan itu

adalah kehormatan jang besar. Kamu membikin republik itu teguh dan

kuat tak dapat dirobah sedikitpun djua, tetapi karena itulah kamu

telah mengadakan pertentangan antara susunan politik dan susunan

ekonomi.

Karena Pemilihan Umum, kamu telah membikin semua penduduk

berkumpul didalam rapat jang seolah rapatnja radja-radja. Mereka

punja kemauan adalah sumbernja tiap undang-undang, tiap pemerintahan:

mereka melepas mandataris, pembuat undang-undang dan menteri. Tetapi

pada saat itu djuga jang siburuh mendjadi tuan didalam urusan

politik, maka ia adalah mendjadi budak belian didalam urusan ekonomi.

Pada saat jang ia mendjatuhkan menteri-menteri, maka ia

sendiri bisa diusir dari bingkil zonder ketentuan sedikit djuapun apa

jang esok harinja akan dimakan. Tenaga-perekedjaann ja hanjalah suatu

barang-belian, jang bisa dibeli atau ditampik oleh kaum madjikan. Ia

bisa diusir dari bingkil, karena ia tak mempunjai hak ikut menentukan

peraturan-peraturan bingkil, jang sehari-hari, zonder dia tetapi buat

menindas dia, ditetapkan kaum madjikan sendiri!”

Sekali lagi: inikah “demokrasi” jang orang keramatkan itu?

Bukan,- ini bukan demokrasi jang harus kita tiru, bukan

demokrasi untuk kita kaum Marhaen Indonesia! Sebab “demokrasi” jang

begitu hanjalah demokrasi parlemen sahadja, jakni hanja demokrasi

politik sahadja. Demokrasi ekonomi tidak ada.

* * *

Sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi

Didalam karangan saja jang lalu-lalu, saja terangkan dengan

singkat bahwa demokrasi-politik sahadja, belum menjelamatkan rakjat.

Bahkan dinegeri-negeri, sebagai negeri Inggeris, Nederland,

Perantjis, Amerika, d l l, dimana “demokrasi” telah didjalankan,

kapitalisme meradja-lela dan kaum Marhaen-nja papa-sengsara!

Kaum nasionalis Indonesia tidak boleh

mengeramatkan “demokrasi” jang sedemikian itu. Nasionalisme kita

haruslah nasionalisme jang tidak hanja mentjari “gebjarnja” atau

kilaunja negeri keluar sahadja, tetapi ia harus mentjari selamatnja

semua manusia.

Banjak diantara kaum nasionalis Indonesia jang berangan-

angan : “Djempol sekali kalau negeri kita bisa seperti negeri Djepang

atau negeri Amerika atau negeri Inggeris! Armadanja ditakuti dunia,

kotanja haibat-haibat, bank-banknja meliputi dunia, benderanja

kelihatan dimana-mana! “

Kaum nasionalis jang demikian itu lupa bahwa barang jang

haibat-haibat itu adalah hasilnja kapitalisme, dan bahwa kaum Marhaen

dinegeri-negeri itu adalah tertindas. Kaum nasionalis jang demikian

itu adalah kaum nasionalis yang burgerlijk, jaitu kaum nasionalis

burdjuis. Mereka bisa djuga revolusioner, tetapi revolusionernja

adalah BURGERLIJK REVOLUTIONAIR. Mereka hanjalah ingin Indonesia-

Merdeka sahadja maksud djang penghabisan, dan tidak suatu masjarakat

jang adil zonder ada kaum jang tertindas. Mereka lupa, bahwa

Indonesia-Merdeka hanjalah suatu sjarat sahadja untuk memperbaiki

masjarakat Indonesia jang sudah rusak itu. Mereka adalah burgerlijk

revolutionair, dan tidak SOCIAAL REVOLUTIONAIR, tidak MARHAENISTIS

REVOLUTIONAIR.

Nasionalisme kita tidak boleh nasionalisme jang demikian itu.

Nasionalisme kita haruslah nasionalisme jang mentjari selamatnja peri-

kemanusiaan. Nasionalisme kita haruslah lahir daripada

menselijkheld. “Nasionalismeku adalah peri-kemanusiaan” , begitulah

Gandhi berkata.

Nasionalisme kita, oleh karenanja, haruslah nasionalisme,

jang dengan perkataan baru kami sebutkan : SOSIO-NASIONALISME. Dan

demokrasi jang kita tjita-tjitakan haruslah djuga demokrasi jang kami

sebutkan : SOSIO-DEMOKRASI.

Apakah sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi itu?

Dua perkataan ini adalah perkataan bikinan, kami punja

bikinan. Sebagaimana perkataan Marhaen adalah tempo hari

kami “bikinkan” buat menjebutkan kaum jang melarat-sengsara, maka

perkataan sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi adalah pula

perkataan-bikinan untuk menjebutkan kita punja nasionalisme dan kita

punja demokrasi.

Sosio adalah terambil dari perkataan jang berarti:masjarakat,

pergaulan-hidup, hirup-kumbuh, siahwee.

Sosio-nasionalisme adalah dus : nasionalisme- masjarakat, dan

sosio-demokrasi adalah demokrasi-masjaraka t.

Tetapi apakah nasionalisme- masjarakat dan demokrasi-

masjarakat itu?

Nasionalisme masjarakat adalah nasionalisme jang timbulnja

tidak karena “rasa” sahadja, tidak karena “gevoel” sahadja,
tidak

karena `lyriek” sahadja,- tetapi ialah karena keadaan-keadaan jang

njata didalam masjarakat. Nasionalisme- masjarakat, – sosio-

nasionalisme- , bukanlah nasionalisme “ngalamun”, bukanlah

naionalisme ” kemenjan”, bukanlah nasionalisme “melajang”,
tetapi

ialah nasionalisme jang dengan dua-dua kakinja berdiri didalam

masjarakat.

Memang, maksudnja sosio-nasionalisme ialah memperbaiki

keadaan didalam masjarakat itu, sehingga keadaan jang kini pintjang

itu mendjadi keadaan djang sempurna, tidak ada kaum jang tertindas,

tidak ada kaum jang tjilaka, tidak ada kaum jang papa-sengsara.

Oleh karenanja, maka sosio-nasionalisme adalah nasionalisme

Marhaen, dan menolah tiap tindak burdjuisme jang mendjadi sebabnja

kepintjangan masjarakat itu. Djadi : sosio-nasionalisme adalah

nasionalisme politik DAN ekonomi,- suatu nasionalisme jang bermaksud

mentjari keberesan politik DAN keberesan ekonomi, keberesan negeri

DAN keberesan rezeki.

Dan demokrasi-masjaraka t? Demokrasi-masjaraka t, sosio-

demokrasi-, adalah timbul karena sosio-nasionalisme. Sosio-demokrasi

adalah pula demokrasi jang berdiri dengan dua-dua kakinja didalam

masjarakat. Sosio-demokrasi tidak ingin mengabdi kepentingan sesuatu

gundukan ketjil sahadja, tetapi kepentingan masjarakat. Sosio-

demokrasi bukanlah demokrasi a la Revolusi Perantjis, bukan demokrasi

a la Amerika, a la Inggeris, a la Nederland, a la Djerman d l l ,-

tetapi ia adalah demokrasi sedjati yang mentjari keberesan politik

DAN ekonomi, keberesan negeri dan keberesan rezeki. Sosio-demokrasi

adalah demokrasi-politik DAN demokrasi-ekonomi.

* * *

Komunis?

Sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi bukanlah angan-angan komunis.

Pernah saja terangkan, bagaimana seorang pemimpin, Jean Jaures jang

bukan komunis, djuga menghendaki demokrasi-politik dan demokrasi-

ekonomi. Dan didalam salah satu karangan saja dulu sudah dikatakan

pula, bahwa djuga Dr.Sun Yat Sen mentjela “demokrasi” a la Revolusi

Perantjis atau a la Inggeris, Nederland d.l.l itu. Pun pemimpin-

pemimpin lain seperti Gandhi, Nehru-muda,d. l.l, mentjela “demokrasi”

jang demikian itu.

Memang orang tak usah mendjadi komunis, buat melihat bahwa

didalam negeri-negeri “demokrasi” itu, sebagian dari kaum rakjat

adalah tertindas oleh kapitalisme. Orang tak usah mendjadi komunis,

buat melihat bahwa “demokrasi” negeri-negeri itu adalah demokrasi

burdjuis sahadja.

Kontra angan-angan demokrasi burdjuis ini kaum Marhaen harus

bertjita-tjita dan menghidup-hidupkan sosio-demokrasi, jakni

demokrasi-politik dan demokrasi-ekonomi.

Dan kontra nasionalisme burdjuis kita taruhkan kita punja

sosio-nasionalisme.

Bagaimana sosio-demokrasi, – demokrasi politik dan demokrasi

ekonomi itu,- bisa didjalankan, akan saja gambarkan didalam garis-

garisnja jang besar didalam karangan saja jang akan datang.

Hiduplah sosio-nasionalisme!

Hiduplah sosio-demokrasi!

” Fikiran Ra’jat “,1932

DEMOKRASI-POLITIK DAN DEMOKRASI-EKONOMI

Oleh Ir.Sukarno

Technorati Tags: demokrasi, politik, ekonomi, soekarno, heritage, sectoral-setting, sosial